Selasa, 27 Desember 2016

Waspada Upaya Pemisahan Papua



Organisasi Papua Merdeka meresmikan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada Senin (15/2/2016) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Pembukaan kanotr ini dibantah oleh pemerintah. Meski demikian, pihak Kepolisian Resort Jayawijaya menyita papan Kantor ULMWP milik OPM di Jalan Trikora, Wamena Papua, pada selasa (16/2/2016) sore.
Strategi Umum Pemisahan Papua..
Upaya pemisahan Papua dilakukan melalui tiga strategi. Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM dan melalui aksi-aksi non-kekerasan, semisal demontrasi oleh mahasiswa, yang jelas menyuarakan kemerdekaan Papua. Kemerdekaan Papua terus disuarakan melalui berbagai organisasi termasuk LSM.
Kedua, melalui jalur politik dan internasionalisasi isu Papua. Kapanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HA, penindasan, ketidakadilan yang diderita rakyat Papua; juga terus disuarakan bahwa intergrasi Papua ke Indonesia tidak sah. Ketiga, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalisasi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi ini melalui Dewan PBB itu sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
Campur Tangan Asing..
Semua pihak harus mewaspadai campur tangan asing dalam upaya pemisahan Papua. Semua piak, khususnya pemerintah, seharusnya paham, negara-negara imperialis tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara yang utuh dan kuat. Negara-negara imperialis ini akan selalu melakukan konspirasi untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Tidak boleh dilupakan, pada tahun 1998 pernah muncul rekomendasi dari Rand Corporation, lemabaga kajian strategi yang sering memberikan rekomendasi kepada kemenhas AS, bhawa Indonesia harus dibagi dalam 8 wilayah. Salah satu prioritas adalah memerdekakan Papua. Hal itu diungkap oleh Hendrajit dkk dalam bukunya terbitan Global Future Institute pada 2010.
Faktor pemicu..
Senjata ampuh yang digunakan dalam proses disintegrasi, belajar dari kasus Timtim, adalah demokrasi. Sebelumnya, nilai penting demokrasi, yaitu hak menentukan nasib sendiri, terbukti sukses memisahkan Timtin dari Indonesia. Seharusnya ini menjadi alasan kuat untuk menolak sistem demokrasi. Bayangkan, jika tiap wilayah di Indonesia, atas nama hak menentukan nasib sendiri, menuntut merdeka, dipastikan Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah tak berdaya. Mulusnya upaya pemisahan Papua tidak bisa dilepaskan dari kegagalan Pemerintah rezim liberal untuk mensejahterakan rakyat Papua. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya hidup dalam kemiskinan.
                Penting untuk disadari oleh semua pihak, khususnya rakyat Papua, pemisahan Papua dari Indonesia bukanlah solusi bagi persoalan rakyat Papua. Meminta bantuan negara-negara imperialis untuk memisahkan diri merupakan bunuh diri politik. Memisahkan diri akan memperlemah Papua. Negara-negara imperialis yang rakus justru akan lebih lekuasa memangsa kekayaan alam dan sumberdaya negeri Papua. Pemisahan Papua hanyalah untuk kepentingan segelintir elit politik yang bekerjasama dengan negara-negara sing imperialis.
Solusi tuntas...
Tak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini, kecuali dengan mencampakkan sistem kapitalis-demokrasi, lalu menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Selain menerapkan nilai-nilai Pancasila, bagi kaum Muslim sudah sepatutnya menjadikan al-Qur’an menjadi pedoman kita hidup karena itulah yang dapat mengatur manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana negeri yang aman tentu dari masyarakatnya pula harus menciptakan lingkungan yang aman dengan mentaati peraturan yang ada dan patuh terhadap hukum yang berlaku.


Referensi : Buletin Dakwah Al-Islam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar